MAKALAH POKOK – POKOK ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya makalah yang berjudul “Etika kehidupan berbangsa”. Atas dukungan moral dan materi yang di berikan dalam penyusunan makalah ini yang mmenurut saya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari pendidikan luar sekolah

Melalui kata pengantar ini saya lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggung pembaca.

Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Semarang, 20 Oktober 2014

Irfan Ramadhan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai bangsa

majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus di pertahankan, dipelihara dan dikembangkan.

      Semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran – ajaran yang menekankan rasa adil, rasa kasih sayang, persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selain itu, nilai – nilai luhur budaya bangsa yang di manifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan pada diri setiap warga bangsa.

Kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan indonesia seperti yang tertusng dalam sumpah pemuda pada tahun 1928. Yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa indonesia. Tekad  bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam proklamasi 17 agustus 1945. Akan tetapi, sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkempanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang di sebabkan oleh beberapa faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

B.     Rumusan Masalah

Faktor – faktor apakah yang menjadikan terkikisnya bangsa ?

Apakah Pokok – pokok etika kehidupan berbangsa ?

C.     Tujuan

Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk

membantu memberikan pentyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.

Etika Khidupan Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian indonesia dalam kehidupan berbangsa.

D.    Manfaat

1.      Mengaktualisasikan nilai – nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan fromal, informal dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara dan pemimpin bangsa.

2.      Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pancasila dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebijakan

3.      Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwaioleh nilai – nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

BAB II

PEMBAHASAN

FAKTOR – FAKTOR YANG MENJADIKAN TERKIKISNYA BANGSA

konflik sosial yang berkempanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang di sebabkan oleh beberapa faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri yaitu :

faktor yang berasal dari dalam negeri antara lain (1) masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama (2) sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasan di pusat dan pengabdian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan (3) tidak berkembangya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaandan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa (5) kurangnya keteladanan dalam sikap dan prilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.

Faktor – faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, anatara lain (1) pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam (2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Faktor – faktor penghambat dan yang sekaligus merupakan ancaman tesebut dapat mengakibatkan bangsa indonesia mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh – sungguh untuk meningkatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar dalam kehidupan berbangsa.

POKOK – POKOK ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masalalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok – pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita – cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai – nilai agama dan nilai – nilai luhur budaya bangsa.

            Pokok – pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepanka  kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Adapun uraian etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut:

1.      Etika Sosial dan Budaya

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong menolong antar sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai – nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuh kembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam prilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menhargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, di perlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2.      Etika Politk dan Pemerintahann

Etika Politik dan Pemerintah di maksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjujung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamatkan agar penyelanggaran negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, sikap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

Etika politik dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainya untuk mencapai sebsar – besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam prilaku poitik yang toleran, tidak berpura – pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak tepuji lainya.

3.      Etika Ekonomi dan Bisnis

   Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan prilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, instituai, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yangbercikiran persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing. Dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, deskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4.      Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat di wujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Kesulurah aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukumsejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak deskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk – bentuk manipulasi hukum lainya.

5.      Etika keilmuan

Etika keilmuaan di maksudkan untuk menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai – nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Disamping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

6.      Etika Lingkungan

Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

BAB III

STUDI KASUS

Budaya Indonesia Mengalami Erosi

Jakarta - Budaya Indonesia mengalami erosi khususnya budaya-budaya lokal di Tanah Air karena terpengaruh dengan budaya luar, kata pengamat budaya Kautsar AS.

"Indonesia seperti tidak berbudaya lagi dan sangat memprihatinkan, semua terkait kemiskinan dan kesejahteraan," katanya dalam Seminar Budaya 'Kepribadian dalam budaya Indonesia' di Kahmi Center, Jakarta, Jumat (17/10).

Mantan Dirjen Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut menyatakan bahwa kondisi itu disebabkan karena nilai intelektual masyarakatnya rendah dan mudah terpengaruh dengan budaya lain atau budaya luar.

"Perhatikan saja di Makassar saat ini, sudah tidak ada lagi 'siri'. Pengemis ada dimana-mana, padahal dulu masyarakat Makassar sangat menjunjung tinggi "siri" atau harga diri, malu," katanya.

Ia menjelaskan kondisi ini tidak lepas dari peran pemimpinnya sendiri yang sangat mengangung-agungkan budaya yang berasal dari luar.

"Perhatikan pemimpin-pemimpin kita, mereka lebih memilih dan bangga menggunakan produk impor, belanja ke luar negeri daripada porduk lokal. Misalnya mereka lebih memilih produk made in China dibanding buatan Cibaduyut, Jawa Barat, padahal kualitasnya sama," katanya Dalam kesempatan yang sama budayawan Prof Abdul Hadi mengatakan kelamahan budaya bangsa Melayu adalah tidak mengenal potensi yang dimiliki.

"Tidak mengenal potensi dirinya, potensi kekuatan ekonomi, potensi pemikiran dan tidak mampu menyaring pengaruh negatif yang datang dari luar," katanya.

Ia berharap pemerintahan baru ini, nilai-nilai budaya lokal perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kulitas masyarakatnya dari segi pendidikan, keterampilan dan etika.

"Seperti di Bali, masyarakat masih menjunjung nilai-nilai budaya, saya berharap itu dapat terjadi di semua di wilayah Indonesia," katanya.

Pemecahan masalah tersebut yaitu kita sebagai rakyat indonesia yang berbudaya harus lebih bisa menyaring budaya – budaya luar dan lebih menjunjung tinggi budaya dalam negeri serta melestarikanya hingga anak cucu kita dapat menikmati indonesia yang beraneka ragaman budaya.

BAB IV

PENUTUP

a.       Kesimpulan

Dalam konteks kehidupan, Pancasila harus dijadikan sebagai etika oleh setiap warga Negara dalam aspek, hendaknya selalu diimplementasikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap tindakan warga Negara selalu mencerminkan tindakan yang Pancasilais, yaitu tindakan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta berkeadilan sosial.

b.      Saran

      Etika kehidupan berbangsa ini hendaknya diamalkan seluruh warga bangsa

c.       Daftar pustaka

Sekretariat Jendral MPR RI. (2006). Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan 2002.Jakarta.